FIKIR.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Selatan menegaskan bahwa kepala daerah aktif yang berniat mencalonkan diri di daerah lain harus mundur dari jabatannya. Hal ini disampaikan menjelang pendaftaran pasangan calon (Paslon) untuk Pilkada serentak 2024.
Menurut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Pesisir Selatan, Syafrijal Chan, kepala daerah yang mencalonkan diri untuk jabatan di daerah berbeda, seperti bupati yang mencalonkan diri sebagai wali kota di kota lain atau bupati di kabupaten lain, diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini.
“Aturan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf p Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon,” jelas Chan.
Sebaliknya, kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua di daerah yang sama tidak diwajibkan untuk mundur.
Namun, mereka harus cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye, sesuai dengan Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada.
Pasal ini melarang penggunaan fasilitas jabatan selama kampanye berlangsung.
Chan mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan ini untuk memastikan proses pencalonan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku
