FIKIR.ID – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat turun dan temu duduk bersama koordinasi Kesbangpol Kabupaten Solok. Menarik, duduk bersama itu membicarakan keberadaan FKDM Kabupaten Solok dan meningkatkan waspada dan deteksi dini fenomena sosial yang memungkinkan di dalamnya ada potensi konflik.
Kesbangpol Solok menyebut, kata Irwandi, tidak banyak fenomena masyarakat yang berpotensi konflik menyita perhatian. Namun satu dua juga ada terdapat akhir-akhir ini masalah organisasi adat satu-satunya kukuh di nagari KAN , di samping juga fenomena perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat.
Di antaranya, seperti peristiwa PHK pada perusahaan Aqua. FIKIR.ID juga mencatat dari berbagai media, peristiwa 101 karyawan Agua yang di-PHK mengadu ke Bupati dan Ketua DPRD. Namun sudah dimediasi Bupati Solok Epyardi Asda.
Sekarang peristiwa yang berpotensi konflik itu sedang dalam proses mediasi Pemkab Solok antara tenaga kerja yang di-PHK dengan perusahaan Aqua itu, kata Irwandi mengutip Kesbangpol Solok.
Selain itu juga disebut Kesbangpol Solok mengenai fenomena pembangunan Geothermal. FIKIR.ID juga mendeteksi sekitar Agustus lalu ada aksi beberapa masyarakat. Dilansir media aksi masyarakat itu dari 12 nagari pada 4 kecamatan di Kabupaten Solok.
Aksi mereka sebenarnya adalah berangkat dari kekhawtiran terhadap dampak dari pembangunan geothermal atau pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTB) seperti di Gunung Talang Bukit Kili itu. Namun sekarang kata Kesbangpol potensi konfliknya sudah menemukan safety valve konflik sehingga potensi konflik sudah melandai dan teredam, lapor Irwandi mengutip Kesbangpol.
FKDM Bantu Pemerintah dan Masyarakat
Tim Provinsi berharap agar dapat dijelaskan pada Bupati, betapa pentingnya FKDM membantu pemerintah dan masyarakat sendiri dalam penanganan potensi konflik. Paling tidak jika ada masalah dalam berbagai peristiwa, penyelesaian dapat menjadi bahan pertimbangan penyelesaian dan resolusi konflik serta pengambilan kebijakan, hasil deteksi dan waspada dini FKDM. Justru pengambilan kebijakan itu pada perinsipnya menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat, kata Irwandi.
FKDM Sumbar turun dipimpin Sekretaris Irwandi Walis Dt. Rajo Lelo, didampingi anggota sesuai dengan penugasan Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Dr. Jefrinal Arifin. Kunjungan diterima Kabid Kesbangpol Riswanto dan KTU Kesbangpol Lily Guswati.
Kesbangpol Solok, kata Irwandi, Kesbangpol Solok menjelaskan keberadaan FKDM di Solok sebagai belum eksis. Sungguhpun demikian keberlanjutan FKDM itu sudah ada draft SK Bupati. Draft SK itu masih perlu penyesesuaian dengan amanat Undang Undang dan Permendagri. Draft SK itu sudah didisposisi Sekda dan tinggal lagi menunggu persetujuan dan tanda tangan Bupati, sebut Irwandi kepada fikir.id.
Irwandi, menjelaskan bahwa FKDM Sumbar dan Kesbangpol Solok sharing fikir, bahwa keanggotaan FKDM, meliputi unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Bundo Kandung, LSM, Ormas serta Pemuda lainnya. Tentu saja mereka yang aktif bergerak di tengah-tengah masyarakat.
Selanjutnya kata Irwandi, Kesbangpol Solok berjanji, bahwa dalam membentuk kepengurusan FKDM di Solok, disesuaikan dengan amanat peraturan perundang-undangan. Karena bagaimanapun kehadiran FKDM itu adalah amanat undang-undang. Bahkan, kata Irwandi Kesbangpol Solok berupaya menganggarkan program kegiatan dan biaya operasional FKDM yang segera dikukuhkan itu.***
