FIKIR.ID – Menjemput sebuah catatan, beberapa hal yang menarik dari kunjungan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Dumai ke Sumatera Barat, 11 Oktober 2022. Secara substansial memperkuat silaturrahmi berdusanak. Dengan rasa berdusanak, bersama memperkuat kewaspadaan dini di dua daerah Dumai dan Sumatera Barat.
Kunjung FKDM Dumai ke Sumbar tadinya dijadwal dua hari 10-11 Oktober 2022. Pertama diterima bertemu wicara dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Istana Jl. Jenderal Sudirman Senen, 10 Oktober. Berikutnya bertemu dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat dan Ketua dan pengurus FKDM Provinsi Sumatera Barat, di ruang pertemuan Kaban Kesbangpol itu, Jalan Kuini Padang, Selasa pagi 11 Oktober.
Ketua FKDM Kota Dumai Mardayulis, SE. MSi unsur akademik dosen PNS DIKTI di AMIK Dumai memimpin langsung kunjungan silaturrahmi ke FKDM Sumbar. Ada 4 orang personil, ialah ketua dan dua orang anggota lainnya Antoni Sinaga/ Bendahara unsur akademisi STEMIK Dumai dan Abdul Rahim/ Anggota unsur penguyuban Sulawesi Selatan Daeng-daeng. Satu orang lagi pembimbing ialah Kaban Kesbangpol Kota Dumai Eko Wardoyo. Kebetulan ia teman lama Gubernur Sumbar Mahyeldi. Sedangkan Mardayulis Ketua FKDM Dumai teman lama pula dari Kaban Kesbangpol Sumbar Dr. Jefrinal Arifin, SH.M.Si.
Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Dr. Jefrinal Arifin, SH, MSi memfasilitasi dan menyambut gembira pertemuan silaturrahmi badusanak FKDM Kota Dumai itu dengan FKDM Sumatera Barat. Dr. Jefrinal dengan Ketua FKDM Kota Dumai Mardayulis itu, terlihat akrab, karena lama tidak berjumpa.
FKDM Bantu Masyarakat dan Pemerintah Waspada Dini
Kaban Kesbangpol Sumbar Dr. Jefrinal, menyambut dan mengapresiasi pertemuan FKDM Dumai dan Sumbar. Ia menyebut aktifitas kewaspadaan dini masyarakat yang dilakukan FKDM Sumatera Barat, dirasakan sangat membantu pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Kewaspadaan dini dimulai dari deteksi dini. Meliputi gejala, prilaku, tindakan, kegiatan dalam berbagai fenomena sosial pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah, yang berpotensi konflik. Terlebih mewaspadai potensi konflik memicu Acaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).
Dr. Jefrinal memberi catatan berbagai isu aktual yang dihadapi Sumatera Barat. Ia menyebut FKDM aktif dengan naluri waspada dininya mendeteksi potensi konflik di dalam berbagai peristiwa dan fenomena sosial lainnya. Ia menunjuk 3 kelembagaan lainnya yang berperan strategis untuk berkoordinasi. Meretas konflik dan menangkal ATHG dalam berbagai aspek kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. Tiga lembaga itu dan empat dengan FKDM adalah FKUB, FPK dan FKPT. FKDM berada di garada terdepan adalah melakukan kewaspadaan dini, mendeteksi dan menganalisis gelaja, prilaku, tindakan dalam berbagai fenomena sosial masyarakat. Informasi dengan berbagai solusi didistribusikan FKDM kepada kelembaga dan forum strategis, untuk membantu melihat berbagai persoalan terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Banyak fenomena yang berpotensi konflik dan masalah di dalamnya dicermati FKDM Ada masalah kerukunan dan nilai-nilai toleransi, soal pembauran kebangsaan, soal isu teroris, isu narkoba, isu judi dan miras lainnya. Dianalisis dan didistribusikan FKDM kepada tiga forum lembaga strategis tadi. Artinya 4 Lembaga tadi bersinergi dan dirasakan selama ini amat membantu masyarakat dan pemerintah melalui Kesbangpol, kata Jefrinal.
Secara fungsional, Dr. Jefrinal menyebut, betapa soal intotoleransi dan kerukunan umat beragama, dirasakan penting peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menganalisisnya. Justru terakhir isu intolerasi ini, dihadapkan kepada orang Minang, disebut tidak toleransi. Padahal toleransi sekali. Tak ada masalah antar umat beragama sebelum dan sejak merdeka. Tidak ada yang mengganggu rumah ibadah agama lain apalagi membakar. Damai-damai saja.
Isu intoleransi yang dihadapkan kepada Sumatera Barat itu, ditimbulkan penelitian sepihak dari luar dan memicu comment liar dan politis. Dr. Jefrinal menyebut, isu itu membuat repot Sumatera Barat. Karenanya Gubernur sebelumnya Prof. Irwan Prayitno menyatakan keberatan dan komplain. Apa variablenya, apa indikatornya mengukur toleransi di Sumatera Barat itu. Artinya penelitian sepihak itu memperlihatkan metodologi yang kurang tepat nanti dijelaskan Ketua FKDM Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo yang juga berbasis penelitian di perguruan tinggi. Apa metodologi dan pengambilan variabel/ pola dan indikator/ sub indikator intoleransi seperti yang disebut berbeda dengan simpul-simpul kearifan lokal Sumatera Barat dan melahirkan ketidaksamaan persepsi.
Juga soal pembauran kebangsaan terasa diperlukan kehadiran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kehadirannya itu dapat membentengi NKRI yang kita rasakan rentan konflik dipicu berbagai isu aktual. Isu aktual itu timbul dan terlihat dari interaksi sosial kemasyarakatan dalam berbagai aspek, adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budadaya dan pertahanan keamanan. Di antaranya dimungkinkan ada potensi konflik yang ditiumbulkan dari interaksi sosial yang tanpa sengaja memicu SARA. Belum lagi dampak penyakit masyarakat seperti miras, narkoba, judi, tawuran pelajar lainnya. Juga dampak konflik batas baik antar nagari/ desa, kecamatan, kabupaten bahkan Provinsi. Semua persoalan itu sudah menjadi agenda pembahasan deteksi dini FKDM, selanjut dianalisis serta mengambil berbagai solusi-solusi dalam rapat bulanannya, kata Jefrinal.
Terakhir ada juga isu berkaitan dengan kegiatan FKDM yakni waspadai dini terhadap kemungkinan potensi konflik pasca penetapan UU No. 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Ya sama juga dengan UU Provinsi Riau. Dr. Jefrinal menyebut, di Sumatera Barat, ada masyarakat Mentawai merasa tak terbawa. Namun kalau dibaca dengan cermat, tidak ada fenomena meninggalkan suku Mentawai. Justru sudah seiring dengan suku Minangkabau sebagai aset bangsa. Hanya saja mereka ingin dimasukan kata-kata Mentawai, agama dan uma/ rumah tradisi mereka lainnya. Ingin disebut pula rinci filosofi adat istiadat mereka seperti untuk Minangkabau disebut identitas filosofi ABS-SBK dan Adat Salingka Nagari. Nanti dijelaskan lagi ya pak Datuk, kata Kaban Kesbangpol Dr. Jefrinal meminta Ketua FKDM Sumatera Barat YY Datuk Rajo Bagindo menjelaskan dari hasil analisisnya dalam rapat bulanan FKDM.
Demikian pula disebut Jefrinal naluri kewaspadaan dini FKDM terhadap fenomena sospol seiiring dengan isu terorisme. Justru selanjutnya kita amat membutuhkan rekan-rekan dari Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Selain FKPT juga ada 4 forum lainnya. “Keempat lembaga strategis itu, FKUB, FPK, FKPT dan FKDM, sebenarnya sudah berperan baik dan membantu pemerintahan daerah dalam mencermati berbagai arus perkembagan dan perubahan situaional yang dimungkin berpotensi konflik di dalamnya”, kata Jefrinal.
Berbagai isu aktual yang mengemuka dalam pertemuan silaturrahmi FKDM dan Kesbangpol Dumai dan Sumbar ini, terutama yang disebut Kaban Dr. Jefrinal, menjadi bagian topik-topik menarik dibahas. Topik-topik dari isu aktual itu mengantarkan “temu wicara yang menarik” dalam suasana semangat berdusanak.
